Presiden dan Menkeu Satu Suara Soal THR untuk ASN/PNS: Tidak Ada Tunjagan Kinerja

Kantor Staf Presiden menyatakan, pemerintah satu suara dalam menetapkan tunjangan hari raya (THR) bagi ASN/PNS. Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma mengatakan bahwa antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sependapat dalam menentukan THR ASN. Semua komponen pemerintah satu suara, mengacu pada regulasi yang sama, yaitu PP 63/2021 dan PMK 42/2021. “Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Presiden dengan Menkeu terkait THR ASN,” kata Panutan S. Sulendrakusuma, Rabu (5/5/2021).

Ia menjelaskan, PMK 42/2021 merupakan juknis bagi PP 63/2021, penyusunannya mengacu pada PP 63, oleh karena itu isinya dijamin konsisten. Bahkan, kata Panutan, tidak ada perbedaan antara dua regulasi tersebut. Meski begitu, seperti regulasi lainnya, selalu ada diskusi antara pihak pihak terkait sebelum diputuskan dalam sidang kabinet dan diformalkan dalam bentuk regulasi.

“Dalam proses diskusi tersebut, mungkin saja ada perbedaan ide. Itu hal yang sangat normal,” jelas Panutan. Sebagai regulasi, PP 63 dan PMK 42 tentu saja berlaku umum. Panutan menerangkan, semua ASN di berbagai K/L menerima THR dengan mengikuti ketentuan yang sama. “Tidak ada keistimewaan bagi K/L tertentu,” ungkapnya. Dia mengatakan, sesuai dengan regulasi, semua ASN menerima THR yang tidak ada komponen tunjangan kinerja di dalamnya.

Dia menjelaskan alasan tidak dimasukannya tunjangan kinerja ke dalam komponen THR 2021 (juga 2020), sebagaimana dijelaskan oleh Menkeu. Menurut Panutan, penyebab utamanya adalah kondisi keuangan negara yang memang tengah mengalami tekanan akibat pandemi Covid 19. “Sehingga tidak bijaksana jika kita membandingkannya dengan THR 2019. Kita semua tahu, tahun 2019 merupakan kondisi sebelum Covid 19,” papar Panutan.

Di sisi lain, Pemerintah tentu memahami kebutuhan para ASN, sebagaimana kebutuhan masyarakat pada umumnya, apalagi mendekati Lebaran. Tapi untuk saat ini, kata Panutan, itulah yang dapat diberikan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan berbagai hal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.